When:
22/02/2019 @ 16:00 – 18:00 Asia/Jakarta Timezone
2019-02-22T16:00:00+07:00
2019-02-22T18:00:00+07:00
Where:
Moot Court Room, Lt. 1, Gedung Sri Soemantri FH Unpad
Jl. Imam Bonjol. No. 21
Bandung
Cost:
Free
Contact:
Rio
+6287781354949

Diskusi publik kali ini akan mengulas tentang kekhususan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di beberapa daerah di Papua yang menggunakan sistem noken dimana kepala suku atau “big man” menjadi penentu dalam pemilihan kandidat, menggunakan noken (tas khas Papua) yang dijadikan media untuk menggantikan kotak suara. Sistem ini telah dilegalisasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Yahukimo. Violla Reinanda, seorang constitutional lawyer pada kantor hukum Refly Harun & Partners yang juga alumni HTN FH Unpad, akan menyampaikan pandangan tentang masalah ini, khususnya berdasarkan pengalamannya menangani kasus sengketa Pilkada Kab. Deiyai tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Violla, pemilihan dengan sistem noken menarik untuk dikaji, sebab pemilihan demikian memunculkan kekhasan dan nilai-nilai adat istiadat dari masyarakat Papua dalam menentukan pemimpinnya. Namun demikian, menurut Violla – yang saat ini juga menjadi asisten dosen di FH Universitas Tarumanagara dan peneliti di Pusat Studi Ketatanegaraan Universitas Tarumanagara- sistem ini tidak luput dari kekurangan, sebab rentan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat pada setiap pemilu maupun pilkada. Sistem noken juga terbilang menjadi “sarang” penyalahgunaan dan kecurangan pemilihan.

Pada diskusi publik kali, Violla juga akan memaparkan solusi untuk memperbaiki pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken, misalnya dengan mengusulkan penerapan pemilihan dengan demokrasi asimetris bagi beberapa daerah dengan sistem noken di Papua. Hal ini dipandang telah sejalan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menghendaki pemilihan diselenggarakan secara demokratis, dengan kata lain pemilihan bergerak dalam spektrum demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung. Selain itu, penerapan sistem ini juga merupakan cerminan dari Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan nilai-nilai tradisional yang berkembang pada masyarakat Papua.

 

Silakan hadir, tidak dipungut biaya, namun tempat terbatas! Gratis kopi manual brew dan jajanan tradisional.

No Comment

Comments are closed.